Disadur dari http://balipost.com/balipostcetak/2008/4/24/b7.htm
Denpasar (Bali Post) -
Menyikapi kebijakan pemerintah pusat memangkas anggaran program Bantuan Operasi Sekolah (BOS) Buku sebesar 45 persen, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Propinsi Bali TIA Kusuma Wardhani, S.H., M.M. berjanji mengkaji usulan yang dilontarkan Ketua Komisi IV DPRD Bali Ketut Karyasa Adnyana, S.P.
''Pada intinya, kami merespons positif usulan Komisi IV itu. Pola sharing (patungan-red) antara Pemprop Bali dan pemkab/pemkot se-Bali itu rasanya cukup realistis untuk dilaksanakan,'' kata TIA Kusuma Wardhani, S.H., M.M., Rabu (23/4) kemarin.
Kendati menyetujui usulan yang ditawarkan Komisi IV, Wardhani menegaskan pihaknya tidak mau bertindak grasa-grusu. Pihaknya juga belum merasa perlu mengumpulkan Kepala Disdik kabupaten/kota se-Bali lantaran surat edaran dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang menyatakan anggaran program BOS Buku positif dipangkas 45 persen belum turun. Pihaknya secepatnya akan berkoordinasi dengan Disdik kabupaten/kota se-Bali begitu surat edaran itu turun.
Secara prinsip, Wardhani mengaku sangat setuju jika pola sharing itu diterapkan untuk menggantikan 45 persen anggaran BOS Buku yang terpangkas. Senada dengan Komisi IV, pihaknya juga optimis pemerintah daerah mampu melakukan hal itu. Dikatakan, anggaran BOS Buku yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Bali mencapai Rp 12,78 milyar. Jika dipangkas 45 persen, berarti Bali akan kehilangan anggaran BOS Buku sekitar Rp 5,7 milyar. ''Dengan menerapkan pola sharing, saya yakin pemerintah daerah masih memiliki kemampuan untuk menutupi anggaran yang terpangkas itu lantaran besarannya tidak terlalu tinggi. Soal berapa persentase yang jadi kewajiban Pemprop Bali dan berapa persentase yang jadi kewajiban sembilan pemkab/pemkot se-Bali perlu dikoordinasikan lebih lanjut. Agar kebijakan itu bisa dilaksanakan, tentu saja harus mendapat dukungan dari legislatif baik di propinsi maupun kabupaten,'' tegasnya. (kmb13)
