SELAMAT TAHUN BARU 2009.
Semoga sukses selalu.
Disadur dari http://balipost.com/balipostcetak/2008/4/24/b7.htm
Denpasar (Bali Post) -
Menyikapi kebijakan pemerintah pusat memangkas anggaran program Bantuan Operasi Sekolah (BOS) Buku sebesar 45 persen, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Propinsi Bali TIA Kusuma Wardhani, S.H., M.M. berjanji mengkaji usulan yang dilontarkan Ketua Komisi IV DPRD Bali Ketut Karyasa Adnyana, S.P.
''Pada intinya, kami merespons positif usulan Komisi IV itu. Pola sharing (patungan-red) antara Pemprop Bali dan pemkab/pemkot se-Bali itu rasanya cukup realistis untuk dilaksanakan,'' kata TIA Kusuma Wardhani, S.H., M.M., Rabu (23/4) kemarin.
Kendati menyetujui usulan yang ditawarkan Komisi IV, Wardhani menegaskan pihaknya tidak mau bertindak grasa-grusu. Pihaknya juga belum merasa perlu mengumpulkan Kepala Disdik kabupaten/kota se-Bali lantaran surat edaran dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang menyatakan anggaran program BOS Buku positif dipangkas 45 persen belum turun. Pihaknya secepatnya akan berkoordinasi dengan Disdik kabupaten/kota se-Bali begitu surat edaran itu turun.
Secara prinsip, Wardhani mengaku sangat setuju jika pola sharing itu diterapkan untuk menggantikan 45 persen anggaran BOS Buku yang terpangkas. Senada dengan Komisi IV, pihaknya juga optimis pemerintah daerah mampu melakukan hal itu. Dikatakan, anggaran BOS Buku yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Bali mencapai Rp 12,78 milyar. Jika dipangkas 45 persen, berarti Bali akan kehilangan anggaran BOS Buku sekitar Rp 5,7 milyar. ''Dengan menerapkan pola sharing, saya yakin pemerintah daerah masih memiliki kemampuan untuk menutupi anggaran yang terpangkas itu lantaran besarannya tidak terlalu tinggi. Soal berapa persentase yang jadi kewajiban Pemprop Bali dan berapa persentase yang jadi kewajiban sembilan pemkab/pemkot se-Bali perlu dikoordinasikan lebih lanjut. Agar kebijakan itu bisa dilaksanakan, tentu saja harus mendapat dukungan dari legislatif baik di propinsi maupun kabupaten,'' tegasnya. (kmb13)
Disadur dari : http://balipost.com/balipostcetak/2008/4/25/b6.htm
Denpasar (
Serupa dengan penyelenggaraan ujian nasional (UN) SMA/SMK, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran untuk membiayai UN SMP. Oleh karena itu, pihak sekolah (baik sekolah negeri maupun swasta-red) dilarang membebankan biaya penyelenggaraan UN itu kepada orangtua siswa. Jika masih ada SMP yang nekat memungut biaya UN, orangtua siswa diminta tak segan-segan melaporkan kepala SMP bersangkutan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Propinsi Bali maupun Disdik kabupaten/kota.
Kepala Disdik Propinsi Bali TIA Kusuma Wardhani, S.H., M.M. mengatakan hal itu, Kamis (24/4) kemarin. Wardhani menegaskan, pihak sekolah dengan dalih apa pun tidak boleh memungut biaya UN dari orangtua siswa. Pasalnya, seluruh biaya untuk keperluan pengadaan soal, pendistribusian dan pengawalan soal, pengawasan dan pemantauan ujian hingga pemeriksaan hasil ujian sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.
''Pemerintah pusat melalui dana dekonsentrasi (APBN) memang mengucurkan anggaran guna membiayai pelaksanaan UN itu. Jadi, tidak ada alasan bagi sekolah untuk melakukan pungutan serupa,'' tegasnya.
Wardhani menambahkan, pihaknya merasa perlu mengingatkan orangtua siswa agar tidak sampai dijadikan ''sapi perahan'' oleh pihak sekolah. Pasalnya, pada UN SMA/SMK lalu sempat mencuat informasi tak sedap ada salah satu SMK negeri di Denpasar nekat membebankan biaya UN kepada orangtua siswa. ''Meski pihak sekolah akhirnya mengklarifikasi pungutan biaya UN itu sebagai biaya ujian produktif, hal itu jelas memicu aksi protes dari orangtua siswa. Saya berharap, kejadian seperti itu tidak terjadi lagi pada UN SMP mendatang,'' pintanya.
Menurut Wardhani, UN SMP digelar serentak di seluruh Indonesia mulai Senin (5/5) hingga Kamis (8/5) mendatang. Adapun mata pelajaran yang di-UN-kan meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan Bahasa Inggris. ''Jumlah peserta UN SMP di seluruh Bali tercatat 49.430 orang. Mereka akan mengikuti UN empat hari berturut-turut,'' ujarnya.
Disadur dari http://balipost.com/balipostcetak/2008/4/25/b4.htm
Denpasar (Bali Post) -
Selain sukses mendesain dana BOS, anggota DPR-RI asal Bali Dr. Ir. Wayan Koster juga sukses memperjuangkan anggaran bagi lembaga pendidikan berbasis Hindu. Segera disahkannya PP soal Tatanan Agama dan Pendidikan Keagamaan adalah angin segar bagi sekolah di Bali yang berbasiskan Hindu mendapat anggaran dari Depdiknas dan Depag.
''Selama ini Bali selalu menjadi korban kebijakan karena alasan politis. Dengan PP ini hak sekolah berbasis Hindu sama dengan sekolah sejenis di Islam,'' ujar Wayan Koster ketika tampil dalam seminar Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Bali dan Pramusprop, Kamis (24/4) kemarin.
Koster yang juga anggota Komisi X DPR ini menegaskan wajar selama ini lembaga pendidikan Islam banyak menikmati anggaran Depag karena mereka sudah tertata. Dengan payung hukum ini, kata dia, umat Hindu boleh mendirikan sekolah berbasiskan agama dari TK sampai perguruan tinggi dengan mendapat anggaran yang sama dengan sekolah negeri. PP ini juga mengatur secara seimbang soal pengadaan guru agama Hindu, tempat ibadah, fasilitas dan struktur organisasi secara adil. Makanya, Koster mengatakan Bali paling pas menuntut otsus sama seperti Aceh dan Papua.
Soal dana BOS, kata dia, akan terus dikawal. Hanya persoalannya, tahun 2010 anggota DPR akan berganti, bahayanya cenderung membentuk produk baru. ''Mohon dukungan, kalau saya terpilih lagi, saya akan perjuangkan PTS dapat dana langsung,'' ujarnya.
Dalam seminar itu juga dipaparkan keinginan untuk membentuk pengurus BMPS Bali. Ketua Yayasan Dwijendra Pusat Drs. Ida Bagus Gede Wiyana menyatakan Dwijendra berterima kasih kepada Koster yang memperjuangkan PP tersebut. Bahkan Dwijendra, kata dia, siap mereposisi diri menuju pendidikan berbasiskan Hindu. Soal BMPS, kata dia, sangat positif sebagai mitra pemerintah memajukan dunia pendidikan.
Ketua Umum MPBS Pusat Dr. HA Fatoni Podli, M.Pd. menegaskan organisasi ini nonbisnis melainkan wadah pemersatu untuk menghadapi pesaing terkuat yakni masuknya lembaga pendidikan asing ke Indonesia. (025/*)
JADWAL UJIAN PRAKTEK
TAHUN PELAJARAN 2007/2008
No. | Hari | Tanggal | Jam | Mata Ujian |
1. | Senin | 28 April 2008 | 07.15-08.15 08.15-09.15 09.30-10.30 | Agama Bahasa Indonesia Bahasa Bali |
2. | Rabu | 29 April 2008 | 07.15-08.15 08.30-09.30 | Bahasa Inggris Ilmu Pengetahuan Alam |
3. | Kamis | 30 April 2008 | 07.15-08.15 08.30-09.30 | Seni Budaya TIK |
JADWAL UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2007/2008
No. | Hari | Tanggal | Jam | Mata Ujian |
1. | Senin | 19 Mei 2008 | 08.00-10.00 10.30-12.30 | Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Bali |
2. | Rabu | 21 Mei 2008 | 08.00-10.00 10.30-12.30 | Ilmu Pengetahuan Sosial Pendidikan Agama |
3. | Kamis | 22 Mei 2008 | 08.00-10.00 10.30-12.30 | Budi Pekerti Teknologi dan Informasi Komputer (TIK) |
4. | Jumat | 23 Mei 2008 | 08.00-10.00 10.30-12.30 | Seni Budaya Pendidikan Teknologi Dasar(PTD) |
Copyright © 2011 S M P Dwijendra Denpasar Design by News Blogger Template Sponsored By ZSZN, Breaking News and Free wordpress themes